PENGADILAN NEGERI KALABAHI KELAS II MELAKUKAN PENGUKUHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM.


Kalabahi, 11 Februari 2019, Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Ruang Sidang Garuda Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II. Kegiatan ini dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II AMIN IMANUEL BURENI, S.H, M.H Mebacakan Pengukuhan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dalam Melayani dan diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II, dan selanjutnya pengantar oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Kelas II berpesan bahwa  Pengukuhan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, karena masyarakat dan para pencari keadilan merupakan keharus untuk dilayani dengan baik.

Melalui pengukuhan ini Beliau berharap mampu menjadi penyemangat untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunyan didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif semua pihak Dari semua pihak, dan diharapkan dengan sinergitas dan Pengukuhan  ini mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dalam melayani Masyarakat sesuai dengan target yang di adakanya zona integritas guna terwujudnya peradilan yang adil dan Bersih Dari KKN dan Merupakan bagian dari syarat untuk mendapatkan predikat Integritas  tentunya. 

Tanpa komitmen dan keinginan yang kuat untuk mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, keadilan yang menjadi dambaan publik kita saat ini akan sulit untuk dicapai. Agar mendapat prestasi wilayah bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hendaknya seluruh aparatur pengadilan menjadi terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya, sehingga seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat.

Kembali