Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Kalabahi
Jalan Jendral Sudirman No.20, Kabupaten Alor - Nusa Tenggara TimurTelp. 0386 21097| Fax. 0386 21006 | Email. pnkalabahi@gmail.com
Selamat Datang
Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Kalabahi.
Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor :
1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.
Lanjut
Sistem Informasi
Penelusuran Perkara
Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan
dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Kalabahi secara online
Lanjut
Direktori Putusan
Pengadilan Negeri
Kalabahi
Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan
salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah
Pengadilan Negeri Kalabahi secara online
Lanjut
POSBAKUM
(Pos Bantuan Hukum)
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu.
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan
bantuan hukum secara cuma-cuma.
Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM
Lanjut
Apapun Bentuknya
Hukum Tidak Bisa di Beli!
Mari kita wujudkan sama-sama
Badan Peradilan yang bersih
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KUNJUNGAN KETUA UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KE MAHKAMAH AGUNG
16 Mar 2017Jakarta-Humas, Tanggal 23 Oktober 2017 Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Dr.M.Syarifuddin, SH.,MH Menerima Kunjungan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE 73
17 Aug 2018UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE 73
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
