Selamat Datang

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Kalabahi.
Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lanjut



Sistem Informasi
Penelusuran Perkara

Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan
dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Kalabahi secara online

Lanjut



Direktori Putusan
Pengadilan Negeri
Kalabahi

Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan
salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah
Pengadilan Negeri Kalabahi secara online

Lanjut

POSBAKUM
(Pos Bantuan Hukum)

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu.
Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan
bantuan hukum secara cuma-cuma.
Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Lanjut

Apapun Bentuknya
Hukum Tidak Bisa di Beli!

Mari kita wujudkan sama-sama
Badan Peradilan yang bersih
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

SOSIALISASI SOP KEPANITERAAN PIDANA

14 Mar 2017

Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 diselenggarakan Sosialisasi SOP Kepaniteraan Pidana. Sosialisasi dimulai pikul 09.00 Wita dan dipim

Outbound Pegawai dan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kalabahi oleh Penguji dari Kodim 1622 Alor

14 Mar 2017

Peserta dalam kegiatan ini adalah Pegawai Pengadilan Negeri Kalabahi dan diinstruktur oleh Anggota TNI 1622 Alor. Kegiatan ini diawali dengan Perkenalan kemudian di lanjutkan dengan pembagian 4 Tim se

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.